pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian pendidikan serta kebudayaan yang terkena blokir akibat problem administrasi, langsung selesai pada akhir april.
harus selesai, namun `governance`nya mesti asli, ujarnya di jakarta, selasa.
hatta menyampaikan, masalah itu diselesaikan sesuai melalui tata kelola pencairan anggaran di kementerian keuangan, tergolong penyelesaian dana agar ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini aku sudah sahkan surat ke dpr, terserah nanti yang lain, semua Satu persatu aku cek, ujarnya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, banyak proses pendalaman terkait klarifikasi juga prinsip yang belum pas agama terkait pencairan dana selama kementerian pendidikan dan kebudayaan.
klarifikasi itu antara lain tenntang pengalokasian dana yang tidak pas rencana kerja pemerintah juga tak dengan pertemuan terjamin untuk anggaran un, makanya sempat tak dapat cair sesuai prosedur.
ini yang kita selesaikan dalam Satu serta dua hari. jangan sampai ada yang saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, tutur herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi tersebut tidak mesti menanti masa reses dpr selesai, sebab komunikasi diantara kementerian pendidikan serta kebudayaan melalui komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi melalui dpr, sebab walaupun reses, saya menerima pilihan surat persetujuan, ujarnya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan mencari pagu rp73,08 triliun, namun sebesar rp62,06 triliun serta 84,9 persen daripada anggaran tersebut mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir karena hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun lalu perihal rapbn 2013 juga diserahkannya dipa pada presiden dalam desember kemarin, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor serta rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab merupakan aktifitas dan harus dibayarkan serta ditawarkan awal tahun yaitu pembayaran gaji dan operasional perkantoran.
dari anggaran yang terblokir itu, sebanyak rp543,44 miliar merupakan dana untuk aktifitas ujian nasional melalui target audien 14.080.619 siswa juga unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah dilakukan pembicaraan antara kementerian pendidikan juga kebudayaan melalui komisi x dpr ri, terkandung perbedaan alokasi anggaran yang disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per program yang ditetapkan keppres no 37 tahun lalu.
dalam rincian anggaran dan disetujui komisi x dpr ri, dana untuk kegiatan ujian nasional ditetapkan sebesar rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa serta unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, selama rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan bahwa penyelesaian masalah blokir ini mesti tetap menjaga tata kelola (governance) dan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangan berlaku di proses penganggaran.
menteri studi dan kebudayaan kemudian menyatakan nota dinas kepada menteri keuangan untuk memberi usul buka blokir rp543,44 miliar mampu dipertimbangkan supaya ditetapkan melalui mengacu sasaran serta unit cost keppres no 37 tahun lalu.
dirjen anggaran kemudian mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir agar aktifitas ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, masih banyak anggaran un tersisa rp100,828 miliar dan adalah selisih daripada pagu anggaran yang disetujui komisi x dpr ri melalui keppres no 37 tahun kemarin dan sedang dalam proses pencairan pas prosedur.