anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan yang terjadi di palopo sulawesi tengah merupakan salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan tersebut bisa maka sebab ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah yang sudah menganggarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, kata miryam s haryani di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut bisa dan dipicu oleh sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang diragukan independensinya.
sikap kpud dan diragukan independensinya, berdasarkan dia, bisa persepsi publik bahwa kpud berpihak terhadap salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan mesti melakukan pendidikan politik pada masyarakat namun realitasnya sering tak diselenggarakan, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Perut
menurut miryam, untuk memimalisir aksi anarkis serta kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, mesti diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, untuk pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga merupakan wacana di pembahasan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tak setuju dalam wacana yang ingin membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, manakala terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan di pemilihnya penduduk serta dprd, tapi lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.