anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin kepada banyaknya proyek dalam kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, pada samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan pada lokasi pltu tidak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana yang senilai rp277 miliar itu bisa ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak tidak sulit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk membelinya tinggal dipastikan membutuhkan waktu pilihan tahun lagi sehingga hal ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia berharap supaya bagian mengenai di pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan supaya perjuangan lama untuk mencari dana dari apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung selama industri dan jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya memiliki dua sumber energi listrik supaya mempunyai solusi kalau Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, papar hetifah, masih amat tergantung di pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi pemakaian warga saja masih susah, terlebih agar kebutuhan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk itu, katanya, saat banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya supaya proyek supaya alternatif pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek di kaltim yang didanai apbn juga tak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak juga tersebar hampir pada berbagai kabupaten dan kota, termasuk pada kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung selama sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, dan proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan rumah kepada penduduk miskin di nunukan, malinau, serta kutai barat serta tidak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti pantas huni kepada masyarakat miskin selama kawasan perbatasan yang terkendala karena tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan agar kepala daerah berbicara segera melalui masyarakat dalam membebaskan lahan.
dia dan mengaku heran atas masalah lahan tersebut karena dalam mana saja mengembangkan selama kaltim, selalu ditampilkan yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum yang ingin mengambil hal berlebihan daripada proyek pembangunan dan sesungguhnya supaya penduduk itu.